Peranan Pers Dalam Mengembangkan Komunikasi Politik

Published Januari 11, 2011 by mirantyas

Pendahuluan

Cakupan permasalahan suatu komunikasi politik di Indonesia tidak hanya ditinjau dari segi ilmu politik, hubungan internasional, pemerintahan dan administrasi negara saja, melainkan juga mencakup penilaian terhadap budaya politik yang pada hakikatnya merupakan totalitas dari segala sikap, tingkah laku, dan perbuatan manusia yang berkaitan dengan pendekatan gatra politik suatu bangsa. Gatra politik adalah aspek-aspek kehidupan politik dalam bermasyarakat yang mantab dengan dipengaruhi oleh kecerdasan dan kesadaran politik.

Kemajuan teknologi dunia telah mempercepat perluasan sistem politik yang berlaku disetiap negara. Meningkatnya kemajuan teknologi informal juga akan mempersulit perkembangan ideologi dan politik yang berlangsung dalam suatu negara. Serangkaian penemuan baru dalam teknologi informasi menyebabkan arus informasi membanjiri seluruh strata masyarakat dalam forum nasional, regional, maupun internasional. Fungsi komunikasi dapat memperpendek jarak atau dapat pula menjauhkan jarak, semua tergantung pada sifat pesan yang dikomunikasikan.

Komunikasi politik, adalah komunikasi yang diarahkan kepada pencapaian suatu pengaruh sedemikian rupa, sehingga masalah yang dibahas oleh jenis kegiatan komunikasi tersebut dapat mengikat semua kelompok atau warganya melalui suatu sanksi yang ditentukan bersama oleh lembaga-lembaga politik. Pada hakikatnya komunikasi politik, adalah upaya sekelompok manusia yang mempunyai orientasi, pemikiran politik dan ideologi sebagaimana yang mereka harapkan. Kecepatan arus informasi atau komunikasi, tukar-menukar fakta dan data visualisasi kemajuan suatu negara, merupakan stimulus bagi setiap negara untuk lebih meningkatkan taraf kehidupannnya.

Fungsi komunikasi politik dapat dikategorikan menjadi dua, diantaranya:

1.         Fungsi komunikasi politik yang berada pada struktur pemerintah (suprastruktur politik; legislatif, eksekutif, dan yudikatif) atau disebut pula dengan istilah the governmental political sphere.

2.         Fungsi yang berada pada struktur masyarakat (infrastruktur politik; partai politik, kelompok kepentingan, tokoh politik, dan media komunikasi politik) yang disebut pula denga istilah the socio political sphere.

Dalam infrastruktur akan terjadi proses fungsi sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh asosiasi-asosiasi yang terdapat dalam masyarakat. Sedangkan komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah suprastruktur, diantaranya:

1.      Seluruh kebijakan yang menyangkut kepentingan umum.

2.      Upaya meningkatkan loyalitas dan integritas nasional.

3.      Motivasi dapat menumbuhkan dinamika dan integritas mental dalam segala bidang kehidupan yang menuju pada sikap perbaikan dan modernisasi.

4.      Menerapkan peraturan dan perundang-undangan untuk menjaga ketertiban dan kehormatan dalam hidup bernegara.

5.      Mendorong terwujudnya partisipasi masyarakat dalam mencapai tujuan nasional.

Sosialisasi politik akan lebih cepat penyebarannya dan segera terealisasikan, apabila dilakukan dengan melalui media massa. Harold Laswell menjelaskna hubungan antara politik dan komunikasi, yakni politik tidak lepas dari persoalan “siapa”, serta “dengan  pengaruh yang bagaimana”. Bagi pengertian masyarakat luas, politik yang disebarluaskan melalui media massa, adalah serangkaian gambaran tentang kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang seharusnya.

Dalam komunikasi politik di Indonesia menggunakan Demokrasi Pancasila yang membantu memberi kesempatan bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya, sehingga terjadi hubungan timbal balik antara masyarakat dengan masyrakat maupun dengan lembaga perwakilan rakyat dan pemerintah. Sebagaimana tercantum didalam GBHN (TAP MPR RI No.II/MPR/1988) : “ Penerangan dan media massa sebagai wahana informasi dan komunikasi timbal balik antara sesama warga masyarakat dan antara masyarakat dengan pemerintah, diarahkan untuk menggelorakan semangat pengabdian dan perjuangan bangsa, memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional, meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara, mempertebal nilai-nilai budaya bangsa untuk mempertebal kepribadian Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan komunikasi sosial, serta menyalurkan aspirasi dan menggairahkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan”.

Dalam aplikasinya, partisipasi politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara guna mewujudkan pembanguna nasional yang sama rata dapat dilakukan dalam proses pemilihan umum.

Peranan Pers Dalam Komunikasi Politik

Kemerdekaan bangsa Indonesia dapat terwujud seiring dengan penyaluran aspirasi oleh gerakan Kebangkitan Nasional 1908 yang dipelopori oleh Dr. Soetomo beserta masyarakat dan para pejuang Indonesia melalui surat kabar Retno Doemilah. Pers nasional sejak periode Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 semakin nyata memainkan peranan penting dalam mempertahankan kedulatan negara Republik Indonesia.

Rintangan yang dihadapi oleh perkembangan Pers di Indonesia terjadi pada periode Demokrasi Terpimpin yang menjadikan pers sebagai alat untuk mempertajam pertentangan-pertentangan politik dan ideologi (alat revolusi).

Salah satu prakarsa terpenting yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru pada tahun 1966 adalah menata dan membina pers nasional melalui ketentuan perundang-undangan dan Ketentuan-ketentuan Pokok Pers (UU No.11 tahun 1966) sebagai produk legislatif pertama dibidang pembinaan pers di masa pemerintahan Orde Baru. Selanjutnya undang-undang tentang ketentuan Pokok Pers tersebut disempurnakan melalui Undang-undang No.4 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers. Pembinaan pers pun menyempurnakan UU No.4 tahun 1967 menjadi UU No.21 tahun 1982. Berikutnya dikeluarkan pula Peraturan Menteri Penerangan No 01/PER/MENPEN/1984 tentang Surat Izin Usaha Penerbitan Pers, sebagai peraturan pelaksanaan Undang-undang Pokok Pers tersebut.

Fungsi, tugas, hak, dan tanggung jawab pers nasional merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan dan sudah diatur dengan jelas dalam system pers Pancasila berdasarkan Garis Besar Haluan Negara, Undang-undang Pokok Pers, serta Kode Etik Jurnalistik. Sistem Pers Pancasila mempunyai landasan idiil Pancasila, landasan konstitusional Undang-undang Dasar 1945, landasan operasional Garis-garis Besar Haluan Negara, landasan professional Kode Etik Jurnalistik, dan landasan etis nilai-nilai kemasyarakatan. Dalam Bab II, Pasal 2 ayat (3) tentang fungsi pers dinyatakan:

“Dalam rangka meningkatkan peranannya dalam pembangunan, pers berfungsi sebagai penyebar informasi yang objektif, menyalurkan aspirasi rakyat, meluaskan komunikasi dan partisipasi masyarakat, serta melakkan control sosial yang konstruktif. Dalam hal ini perlu dikembangkan interaksi positif antara pemerintah, pers, dan masyarakat”.

Kesimpulan

Dalam artikel ini, penulis mencoba memberikan perspektif singkat terkait dengan perkembangan pers di Indonesia. Suatu komunikasi politik dalam sebuah negara akan berjalan dengan baik, jika memiliki sistem pers yang profesional. Sehingga pers sangat mendukung perluasan komunikasi politik antar masyarakat maupun dengan lembaga pemerintahan, karena pers dapat membantu menyampaikan aspirasi yang dapat membangun kinerja pemerintahan kita supaya lebih baik lagi. Dapat dikatakan bahwa hubungan komunikasi politik dengan pers sangat erat dan saling mempengaruhi, karena di dalamnya banyak terjadi hubungan timbal balik dan saling memberi respon.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: